DAMPAK NASIONALISASI ASET MANGKUNEGARAN TERHADAP PRAJA MANGKUNEGARAN

Perubahan sistem kebijakan pemerintah penguasa sangat berpengaruh terhadap sistem 

birokrasi di Praja Mangkunegaran. Semasa pendudukan kolonial Belanda tahun 1940an terdapat 

dua sistem pemerintahan, pemerintahan Belanda dan kerajaan, Struktur pegawai masih 

mengikuti struktur birokrasi Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pegawai 

pemerintahan Mangkunegaran masih menggunakan sistem Belanda tetapi juga ada perubahan 

dalam struktur pemimpin suatu daerah. Masa kemerdekaan tahun 1945 pemerintah pusat telah 

mengambil alih semua urusan kerajaan Mangkunegaran. 

 Pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro VIII 

terjadi perubahan dan perkembangan baru yaitu sesudah terjadinya gerakan anti Swapraja yang 

mengakibatkan dibekukannya Praja Mangkunegaran dengan penetapan Pemerintah no 16 S.D 

sehingga statusnya menjadi bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang berarti Praja Mangkunegaran sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk memerintah.

Praja Mangkunegaran setelah Nasionalisasi

Setelah melalui masa transisi selama hampir empat tahun pada tahun 1950 segala bidang 

pengusahaan yang pernah dilakukan oleh Praja Mangkunegaran juga dibekukan dan beralih ke 

tangan pemerintah Indonesia. Selanjutnya Praja berusaha menata kembali sistem keuangannya 

karena pada masa peralihan tersebut situasi keuangan Praja Mangkunegaran mengalami 

kesulitan. Keadaan ini selaras dengan situasi politik dan ekonomi di Indonesia pada waktu itu, 

antara tahun 1946 hingga tahun 1950. 

 Hal ini tentu saja membawa dampak dan perubahan yang sangat besar bagi Praja 

Mangkunegaran. Praja yang pada masa sebelum kemerdekaan memiliki aturan dan sistem 

ekonomi yang mandiri harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini.

Dampak  Nasionalisasi dalam bidang Perekonomian Mangkunegaran

Nasionalisasi terhadap aset-aset Mangkunegaran berpengaruh sangat besar pada 

keuangan serta sistem keuangan Praja Mangkunegaran. Status istimewa serta kemandirian yang 

biasanya dilakukan pada masa sebelum kemerdekaan harus dilepas. Roda perekonomian Praja 

Mangkunegaran sepenuhnya bergantung pada subsidi pemerintah setelah keputusan tentang 

pembubaran Komisi Dana Milik Mangkunegaran diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 2 Juli 1952.2 Subsidi yang diperoleh dari pemerintah pada dasarnya hanya bersifat 

tunjangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan Sri Mangkunegoro VIII pribadi beserta putra 

sentana serta kebutuhan bagi pemeliharaan keadaan didalam istana dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Praja Mangkunegaran mendapat subsidi dari pemerintah sebesar tiga juta rupiah 

sebulan. 

2. Setengah dari Jumlah tersebut digunakan untuk kebutuhan Sri Paduka Mangkunegara 

dan Putra Sentana. 

3. Jumlah tersebut separuhnya kemudian diambil sebagai biaya perawatan istana dan sisanya untuk menggaji para abdi dalem.

Sistem manajemen keuangan istana Mangkuengaran masa Mangkunegara VIII, masih 

berdasarkan pada pranatan atau peraturan 1917. Peraturan ini berpedoman pada sistem 

pembukuan yang rasional yaitu memisahkan antara kekayaan istana dengan harta pribadi Sri 

Paduka Mangkunegara sebagai bentuk kesadaran akan kewarganegaraan. Hal semacam ini 

berarti erat kaitannya dengan sistem hukum dan administrasi yang rasional. Dengan dibentuknya 

Kantor Dinas Urusan Istana yang mengelola sirkulasi keuangan istana, untuk memenuhi 

kebutuhan istana termasuk merawat istana dengan segala isinya serta untuk menggaji para abdi 

dalem. Sedangkan segala kebutuhan sehari-hari Sri Mangkunegara pribadi masuk dalam bentuk 

anggaran kas kecil dan dikelola oleh kantor Reksabuana Mangkunegaran.  

Kantor ini mengelola keuangan istana yang berasal dari subsidi pemerintah yang diterima secara rutin tiap sebulan sekali melalui Departemen Dalam Negeri kemudian turun ke Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Tengah dan terakhir melalui Pemerintah Daerah tingkat II Surakarta yaitu melalui Residen atau Walikota Surakarta.4 Tetapi oleh Praja Mangkunegaran 

subsidi ini dirasa sangat kurang mengingat besarnya biaya perawatan istana yang harus 

dikeluarkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Praja Mangkunegaran dibawah kepemimpinan 

Mangkunegara VIII mengambil suatu langkah guna mengatasi situasi keuangan Praja. Sesuai 

dengan fungsi dan misi Mangkunegaran yang tidak lain adalah hanya sebagai salah satu pusat 

pelestari dan pengembang budaya Jawa, yaitu melestarikan peninggalan budaya luhur 

Mangkunegaran untuk disumbangkan kepada pembangunan nasional maka didirikanlah badan

badan usaha untuk menunjang misi tersebut melalui organisasi kekerabatan Mangkunegaran atau 

yang lebih sering disebut dengan Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN).  

Mangkunegaran kemudian berusaha untuk bangkit dan memperbaiki sistem

perekonomiannya. HKMN dibentuk pada tahun 1946, pembentukan organisasi ini didasari oleh 

bahwa setelah tahun 1946 pemerintahan Mangkunegaran dibekukan maka segala kegiatan yang 

mengatasnamakan pemerintahan Mangkunegaran tidak dibenarkan lagi. Para pendiri Republik 

menyadari bahwa banyak hal yang  tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah baru yang 

mengambil alih pemerintahan Mangkunegaran, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat 

spiritual,  kultural,  dan  nilai-nilai  luhur  peninggalan  leluhur Mangkunegaran.  Disamping  itu  

masih  ada  pula  bangunan  istana  beserta benda-benda  budaya  yang  ada  didalamnya,  

perpustakaan,  dan  kekayaan-kekayaan  lainnya  yang  terhimpun  dalam  Fonds  van  

Eigendommen Mangkunegaran.  Semua  itu  masih  menjadi  tanggung  jawab  pihak 

Mangkunegaran  dengan Mangkunegoro VIII  sebagai  pemimpinnya. Begitu pula dengan para pengawal, pemangku, dan abdi dalem, yang berarti harus dilanjutkan  pengurusan,  

pemeliharaan,  pengelolaan,  dan  pemanfaatannya. Dengan  istilah  lain  “hak  hidupnya  tetap  ada”.   

Semua  itu  ditangani  oleh beberapa  badan  antara  lain  Dinas  Urusan  Istana  

(sebelumnya  disebut Kabupaten  Mondropura),  Kawedanaan  Satriya  dan  Mangkunegoro  VIII 

sendiri beserta stafnya.   

Menghadapi  perubahan  situasi  politik  beserta  dampaknya,  dan pengalaman  

Mangkunegaran  selama  ini,  diputuskan  untuk  segera membentuk  suatu  badan  yang  dapat  

menghimpun  potensi  kerabat Mangkunegaran.  Dengan  persetujuan  Mangkunegoro  VIII  dan  

pepatih dalem  KRMAA  Partono Hardojonoto  dibentuklah  sebuah  organisasi  yang diberi  nama  “Himpunan  Kerabat  Mangkunegaran”.  HKMN  lahir  pada tahun  1946,  adapun  AD/  

RTnya  baru  dapat  disahkan  pada  tanggal  3 November  1950  atau  Jumuwah  Kliwon  22  

Suro  Jimakir  1882,  dengan candrasengkala Mulat Sarira Ngesti Sawiji. 

Selanjutnya 

dinyatakan: “Dengan  berazaskan  budi  luhur,  kekeluargaan,  Pancasila  dan  Nunggal Laras, 

HKMN bermaksud dan bertujuan:  

1.Menghimpun dan menyusun tenaga lahir dan batin dari masyarakat kerabat  

Mangkunegaran, guna membangun dan mengembangkan masyarakat kerabat Mangkunegaran  

pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sesuai dengan perubahan zaman.

2. Menambah kesadaran para kerabat atau kewajiban  sebagai anggota masyarakat.  

3. Menanam pengertian yang sehat akan paham kedaulatan rakyat (demokrasi) dan  

membiasakan mempergunakan hak demokrasi secara teratur yang layak dalam negara hukum 

yang demokratis.  

4. Memperdalam kesadaran bernegara dan berbangsa.  

5.  Memperdalam dan mengembangkan kebudayaan asli.  

6.  Menjalankan usaha-usaha untuk mempertinggi tingkat hidup rakyat, jasmani dan rohani bagi kerabat Mangkunegaran pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Penghapusan Swapraja dan upaya nasionalisasi yang dilaksanakan sejak tahun 1952, 

menyebabkan seluruh kekayaan ex-Swapraja dibekukan. Termasuk didalamnya kekayaan  

Mangkunegaran yang terhimpun dalam Founds van Eigendommen van het Mangkoenegarasche 

Rijk atau Dana Milik Mangkunegaran. Untuk selanjutnya diambil alih oleh pemerintah Republik 

dan berada dalam wewenang pengurusan Walikota Surakarta. 

Pada tahun 1970, kestabilan keuangan Mangkunegaran dapat tercapai. Hal ini dilakukan 

dengan dirintisnya usaha-usaha baru sebagai pemasok keuangan Praja. Badan-badan usaha 

tersebut adalah : 

1. Kantor Biro Pariwisata Mangkunegaran yang ada di bekas Gedung Perkantoran 

Mangkunegaran 

2. PT Retnapuri yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan yaitu dengan 

didirikannya Hotel Mangkunegaran (Mangkunegaran Palace Hotel) pada tahun 1962 

oleh Sri Paduka Mangkunegaran VIII. Hotel ini berdiri di atas bekas gedung militer 

Legiun Mangkunegaran sebelah barat pamedan (halaman depan istana). Managing 

Director PT Retnapuri tersebut adalah Gusti Pangeran Hario (GPH) Sujiwo Kusumo. 

GPH Sujiwo Kusumo merupakan putra keempat Sri Paduka Mangkunegoro VIII. 

3. PT Astrini yang bergerak dalam bidang usaha penyaluran bahan-bahan pokok dari 

Bulog Jawa Tengah, dengan 20 orang karyawan. PT Astrini ini juga memiliki hak 

konsensi kayu dan rotan seluas 20.000 hektar di Kalimantan Timur.  

4. PT Gamelan Mangkunegaran yang berada Panti Putra Mangkunegaran. Badan usaha 

ini membuat dan menjual perangkat gamelan. 

5. Bank Mekar Nugraha yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. 

6. Koperasi keluarga Mangkunegaran yang berdiri pada tanggal 22 Januari 1980. Koperasi berada di gedung bekas kantor Kejaksaan Mangkunegaran. 

  Selain mendirikan berbagai bidang usaha baru untuk menunjang perekonomian 

Mangkunegaran. Berbagai pendekatan  dilakukan  pihak  Mangkunegaran  pada  pemerintah  

Republik agar dapat meninjau kembali status dana tersebut. Pemerintah  Soekarno  tidak  

memberikan tanggapan perihal dana tersebut, sampai kemudian terjadi perubahan sistem  

pemerintahan dari Orde Lama ke Orde  Baru.

Pada masa pemerintahan Soeharto tepatnya tahun 1970 dan kemudian 1974, 

Mangkunagoro VIII mengupayakan kembalinya dana tersebut. Bukan sesuatu yang mudah 

memang, proses yang dijalani pun amat panjang. Dengan negosiasi pihak HKMN yang diwakili 

anggota-anggotanya seperti Mayjen Suryo Sumpeno, pengusaha terkenal Sukamdani S 

Gitosardjono, mantan Menteri Kehutanan DR. Soedjarwo, dan ibu negara Tien Soeharto, dana  

tersebut berhasil dikembalikan. Pengembaliannya tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara  

bertahap.  

Dana yang dimaksud berupa kepemilikan yayasan dilingkungan Mangkunegaran seperti : 

Yayasan Cikal Bakal Mangkunegaran, Yayasan SMA Siswo Mangkunegaran, Yayasan PDMN, 

Yayasan Ywapati, Yayasan SD Siswo Mangkunegaran, Yayasan Hardi Bangun Mangkunegaran, 

Yayasan Bina Budaya Mangkunegaran, Perkumpulan  PAKARTI  Mangkunegaran  (Karawitan 

Beksan), Pengurus SMP Siswo IV Mangkunegaran, Pengurus TK Taman Putra Mangkunegaran, 

HPMN (Himpunan Pemuda Mangkunegaran), HWMN (Himpunan Wanita Mangkunegaran), NV Gianti, dan CV Aneka Ratna. 

Mangkunegaran menjalin hubungan baik  dengan  berbagai  kalangan  baik  itu,  

negarawan,  politisi,  diplomat, seniman,  dan  pengusaha-pengusaha  terkenal.  Kekayaan  

budaya Mangkunegaran  menjadi  daya  tarik,  sumber  inspirasi  dan  juga  memiliki nilai  jual  

tersendiri. Tidak  heran bila  istana Mangkunegaran  selalu masuk dalam daftar kunjungan para  

tamu negara. 

 Dampak Nasionalisasi pada bidang Sosial 

Dalam bidang sosial, Sehubungan dengan timbulnya gerakan anti Swapraja yang terjadi 

di  Surakarta  pada  tahun  1946,  peristiwa  ini  telah  mengakibatkan dibekukannya kekuasaan 

Swapraja dan kekuasaan diambil alih Pemerintah Republik  Indonesia.  Kejadian  ini  diikuti  

dengan  keluarnya  Penetapan Pemerintah  tahun  1946  No.  16/  S.D.  tanggal  15  Juli  1946. 

Penetapan Pemerintah  ini  diantaranya  berisi  tentang  perubahan  wilayah  Surakarta dari  

status Swapraja menjadi wilayah karisidenan yang  langsung di bawah Pemerintah  Republik  

Indonesia,  sehingga  dua  kabupaten  yang  semula berada di bawah Praja Mangkunegaran 

saling melepaskan diri dan masing-masing menjadi Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar hingga sekarang  ini. 

  Sedangkan  Praja  Mangkunegaran  sendiri  menjadi  istana tanpa  pemerintahan  yang  resmi  dan  tinggal melestarikan warisan-warisan budaya yang ada.11 Mangkunegaran berusaha 

untuk memperkuat jaringan sosialnya dengan memberi kesempatan masuknya anggota-anggota 

kehormatan yakni orang-orang yang berjasa pada Mangkunegaran, Pejabat pemerintah, serta 

tokoh masyarakat yang menaruh simpati pada Azas dan tujuan Mangkunegaran. Nama tokoh 

terkenal berskala nasional seperti Iwan Tirta (seniman batik) dan Joop Ave (mantan menteri 

pariwisata, pos dan telekomunikasi) adalah sebagian dari mereka yang diangkat sebagai anggota 

kehormatan yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan sosial Mangkunegaran. Usaha lainnya 

untuk mengangkat derajat Mangkunegaran di mata masyarakat adalah dengan melalui perkawinan, biasanya dengan melalui justifikasi prasyarat perkawinan Jawa bibit, bebet dan 

bobot.  

Perkawinan ini diharapkan agar Mangkunegaran memperoleh pihak-pihak yang 

menguntungkan bagi Mangkunegaran. Misalnya, perkawinan  antara  Sudjiwo  Kusumo  dengan  

Sukmawati  Sukarno  Putri. Perkawinan yang berlangsung tahun 1974 itu  tidak berumur 

panjang. Perkawinan kedua  Sudjiwo  dengan  Prisca  Marina,  putri  Letjen  Haryogi  Supardi,  

GRAy. Retno Satuti yang menikah dengan Alm. Rahardian Yamin,  terakhir perkawinan GRAy. 

Retno Astrini  dengan  Pangeran Syeh  abu  bakar  dari Kerajaan Selangor Malaysia.  

Dalam sopan santun berbahasa ditunjukan bahwa berbicara secara formal seperti  dalam  

pertemuan  atau  upacara  resmi,  seorang  atasan  terhadap  bawahan memakai bahasa krama 

sebagaimana kalau bawahan berbicara  terhadapan atasan. Dari  kenyataan  di  atas  

menunjukkan  bahwa Mangkunegaran  telah berusaha meningkatkan dan menguatkan serta 

memperluas nilai-nilai Mangkunegaran yang telah pudar dimata masyarakat Surakarta pada masa 

Revolusi Indonesia dalam bidang sosial.

Dampak Nasionalisasi dalam Bidang Kebudayaan Mangkunegaran

Dalam bidang budaya, Mangkunegaran tidak mengalami perubahan berarti. Hanya saja 

pengembangan budaya yang dahulu hanya sebatas pada sebatas daerah Swapraja, setelah 

Nasionalisasi, Mangkunegaran mengembangkan kebudayaannya secara nasional. nampak  

adanya  usaha  dalam  menghidupkan  budaya tradisi  yang  dipadukan  dengan  unsur  budaya  

modern.  Sesuai  dengan  adanya demokratisasi  di  bidang  budaya  ini,  Pura  Mangkunegaran tidak  pernah mendebatkan  nilai-nilai  lama  dengan  nilai-nilai  baru,  antara  tradisi  dan 

modernisasi.  Tetapi  lebih  menekankan  pada  pelestarian  dan  pengembangan tradisi yang 

dipadukan dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena  

itu warna budaya yang muncul  tidak berupa  seni yang klasik saja, namun juga pengaruh budaya 

modern.  

Usaha  di  bidang  budaya  juga  nampak  dalam  hal  upacara  jumenengan pengageng 

Pura Mangkunegaran yang  telah mengalami perubahan. Sebelumnya upacara  jumenengan  ini  

dilakukan  oleh  raja  dari  Kasunanan  Surakarta,  namun sejak  jumenengan  untuk  KGPA  

Mangkunegoro  (IX)  pada  tanggal  24  Januari 1988 telah dilakukan sendiri oleh para Sesepuh 

Agung Pura Mangkunegaran. Hal ini  disebabkan Pura Mangkunegaran  telah  berdiri  sendiri  

dan  sama  sekali  tidak tergantung dari Kasunanan Surakarta. Sehingga Pura Mangkunegaran mempunyai kebebasan  dalam  melakukan  kegiatan  tradisinya. 

Mangkunegoro  mempunyai  kewenangan  dan  tugas  sebagai  pimpinan tertinggi 

keluarga besar Mangkunegaran, baik dalam upacara-upacara tradisi yang berlaku di lingkungan 

Mangkunegaran. Satu hal yang kini akan diterapkan untuk sedikit demi sedikit meninggalkan 

tradisi yang sudah tidak lagi mempunyai nilai sosial ekonomi yang  tidak juga sesuai dengan 

kemajuan jaman. Tetapi itu bukan berarti  semua  tradisi  akan  hilang,  seperti  tradisi  kirab  

pusaka  pada malam  satu Suro  atau  jamas  pusaka  dan  upacara  yang  sifatnya  untuk  pelestarian  budaya, selama masih diminati masyarakat tetap akan dipertahankan.

Dalam masa pembangunan  ini Mangkunegaran di samping tetap mempertahankan  

identitasnya  sebagai  keturunan  priyayi Mangkunegaran, juga  telah  membaurkan  diri  dalam  

masyarakat  bangsa  Indonesia  dan  berperan besar  dalam  Kebudayaan  Nasional.  Kenyataan  

ini  dapat  ditinjau  bahwa  pihak Mangkunegaran  telah banyak menyumbangkan  ciri khas 

kebudayaannya  seperti bahasa,  pakaian  adat,  kesenian,  tarian  perjuangan  dan  piwulang

piwulang  luhur lainnya.  Semua  ini  mempunyai  peran  besar  dan  memberi  identitas  kepada 

Kebudayaan Nasional. Anjungan  Jawa Tengah  di Taman Mini  Indonesia  Indah misalnya,  

yang  menggunakan  bentuk  bangunan  Pendopo  Ageng  Istana Mangkunegaran.  Ornamen  

interior  dan  warna  kuning-hijau  (pari-anom)  khas Mangkunegaran banyak digunakan dalam 

bangunan monumental lainnya. 

Usaha  lain  dengan  dibentuknya  Pusat  Budaya  Mangkunegaran  yang merupakan  

wadah  pengelolaan  di  bidang  budaya,  sekaligus  berfungsi  sebagai pelestarian dan 

penyebaran budaya Mangkunegaran khususnya, dan budaya Jawa pada  umumnya.  Di  antara  

kegiatannya  adalah  menyelenggarakan  festival kesenian,  menjalin  kerja  sama  dengan  

Perguruan  Tinggi  untuk  kegiatan penelitian,  seminar dan  sebagainya. Selain    itu  juga 

dilakukan pengiriman duta-duta  kesenian  ke  luar  negeri  seperti  Amerika,  dan  Belanda.  Ini 

menjadi  bukti bahwa budaya Mangkunegaran  tidak hanya untuk kerabat Mangkunegaran  saja, 

namun menjadi milik dan diabdikan pada bangsa dan negara. 

Sehubungan  dengan  hal  itu  kerabat  Mangkunegaran  telah  mendukung sepenuhnya  

terhadap Kebudayaan Nasional, yakni melalui Pura Mangkunegaran dengan  segala  koleksinya  

yang  berupa  benda-benda  kuno,  upacara  adat,  hingga pada  arsitektur  Pura.  Di  samping  itu  

ada  pula  Arsip  dan  Perpustakaan  Reksa Pustaka  yang menyimpan  koleksi  buku-buku  kuno yang maupun  terbitan  baru, foto-foto kuno, dan buku-buku sastra dari pihak Mangkunegaran 

sendiri. Semua ini  telah memberikan  sumbangan yang besar  terutama untuk kegiatan penelitian 

dan kegiatan ilmiah lainnya.